FH Unsri

FGD  “Penataan Demokrasi Indonesia: Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal” dalam Rangka Musyawarah Wilayah APHTN-HAN Sumatera Selatan

Palembang, 29 September 2025 – Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya bersama Bagian Hukum Administrasi Negara serta Pengurus Wilayah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Selatan sukses menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penataan Demokrasi Indonesia: Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 29 September 2025, bertempat di Ruang Ujian Doktor Ilmu Hukum Lantai 7 FH Tower Universitas Sriwijaya, Kampus Palembang, mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang menekankan pentingnya forum akademik ini sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman, gagasan, serta kontribusi civitas akademika dan praktisi hukum dalam mengawal proses demokratisasi di Indonesia.

FGD menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten di bidangnya, yaitu:

  1. Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H. (Ketua Asosiasi Advokat Indonesia),
  2. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. (Dosen Bagian HAN FH Unsri),
  3. Dedeng, S.H., M.H. (Dosen Bagian HTN FH Unsri).

Diskusi dipandu oleh Alip Dian Pratama, S.H., M.H. (Dosen Bagian HTN FH Unsri) sebagai moderator, yang mengarahkan jalannya dialog secara interaktif dan konstruktif.

Dalam forum tersebut, para narasumber mengulas berbagai aspek penataan demokrasi di Indonesia, mulai dari dinamika penyelenggaraan Pemilu Nasional hingga tantangan dan peluang Pemilu Lokal dalam memperkuat representasi politik, tata kelola pemerintahan, serta partisipasi masyarakat. Selain itu, diskusi juga menyinggung isu-isu aktual mengenai desain sistem pemilu, efektivitas lembaga penyelenggara pemilu, serta arah kebijakan demokrasi di tingkat daerah. FGD ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan rekomendasi akademik dan praktis bagi pengembangan sistem demokrasi Indonesia yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan. (@ictfhunsri)

Exit mobile version