Penguatan Prinsip Double Track System Dalam Perkara Anak

17 Oktober 2013, 11:18, dibaca 6392 kali
Share |

Penguatan Prinsip Double Track System Dalam Perkara Anak:
TINJAUAN FORMULASI DAN APLIKASINYA

Oleh: Hj. Nashriana, SH., M.Hum

(Sekretaris Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Pendahuluan

Anak adalah amanah dan karunia dari Yang Maha Kuasa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, terhadap anak diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Secara tegas Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 merumuskan hak-hak konstitusional anak yang berbunyi :”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak sangat dibutuhkan oleh seorang anak, karena anak tidak dapat melakukannya sendiri. Anak janganlah dipandang sebagai manuasia dewasa dalam “bentuk mini”, karena terhadap mereka melekat ketidakmampuan untuk berfikir dan berperilaku sebagaimana orang dewasa. Karena itu, perlindungan sejak usia dini sangat diperlukan. Dalam tataran undang-undang, upaya-upaya perlindungan hukum bagi anak dapat dilihat dalam rumusan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga merumuskan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipai secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.
Mengapa terhadap anak diperlukan perlindungan, beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak menyatakan bahwa anak membutuhkan perlindungan dikarenakan:

  • Biaya untuk melakukan pemulihan (recovery) akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi, dan jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak mempeoleh perlindungan;
  • Terhadap anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (action) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (unaction) dari pemerintah atau kelompok lainnya;
  • Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian layanan publik;
  • Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan “lobi” untuk mempengaruhi agenda pemerintah;
  • Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan pentaatan hak-hak anak;
  • Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan

Perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana juga amat diperlukan, yang tentu saja dilakukan dengan pendekatan-pendekatan khusus. Pendekatan-pendekatan khusus tersebut terungkap di dalam berbagai pernyataan antara lain :

  1.  Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (juvenile offender) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (kriminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang;
  2.  Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasive-edukatif dan pendekatan kejiwaan (Psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar.

selengkapnya di sini>>



Send Your Comment:

grinLOLcheesesmilewinksmirkrolleyesconfused
surprisedbig surprisetongue laughtongue rolleyetongue winkraspberryblank starelong face
ohhgrrrgulpoh ohdownerred facesickshut eye
hmmmmadangryzipperkissshockcool smilecool smirk
cool grincool hmmcool madcool cheesevampiresnakeexcaimquestion