Urgensi Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Politik Di Indonesie

10 Februari 2011, 11:09, dibaca 5116 kali
Share |

Oleh:
Budi Rahmad
Kepala Departemen Eksternal
BEM FH UNSRI dan
Vice Director ALSA LC UNSRI


Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 22B menyatakan, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang”, inilah yang menjadi dasar dalam pengaturan tentang hak recall partai politik yang secara jelas tercantum dalam pasal 213 ayat 2 huruf (e),(f),(h), UU no. 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sebelumnya diatur dalam pasal 85 ayat (1) UU no. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pasal 12 huruf b UU no. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Hak recall secara terminologi dalam kamus politik karangan B.N.Marbun dapat diartikan sebagai suatu proses penarikan kembali atau penggantian anggota DPR oleh induk organisasinya yaitu partai politik. Sehingga dalam hal ini hak recall dapat dikatakan sebagai suatu mekanisme kontrol yang dimiliki oleh partai politik untuk mengawasi kinerja dari para anggotanya di DPR.
Bertolak dari teori perwakilan yang dikemukakan oleh Prof. Jimly Asshidiqie maka dikenal ada 3 bentuk perwakilan yaitu political representation, territorial representation, dan fungsional representation, yang mana menurut Prof. Jimly Asshidiqie ketiganya merupakan bentuk perwakilan atas pelaksana kedaulatan rakyat selain eksekutif dan legislatif. DPR sebagai lembaga negara utama (Primary Organ) adalah lembaga legislative yang merupakan bentuk dari political representation dari rakyat yang mana DPR sendiri mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, yang tercantum di dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu pada pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “ Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Ketiga fungsi tersebut hanya dapat terimplementasi dengan baik apabila anggota DPR sebagai pilar utama pelaksana fungsi DPR dapat melaksanakan fungsinya sesuai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (secara das sollen).
Akan tetapi faktanya (secara das sein) semakin terlihat keburukan/kemerosotan kinerja yang diperlihatkan oleh para wakil rakyat di Parlemen yang mana jikalau diklasifikasikan maka akan terlihat dalam 3 aspek, baik dari segi normatif (ex:korupsi, penyuapan,narkotika), segi etika (ex:pelanggaraan kesusilaan), dan segi kedisiplinan (ex:absen dalam sidang paripurna, tidur sewaktu sidang). Ketiga aspek tersebut mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan fungsi negara khususnya dalam ranah legislatif, dan akibatnya adalah tujuan dan cita-cita Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 akan sulit untuk tercapai. Hal inilah yang melatarbelakangi akan pentingnya hak recall dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia selain atas jawaban akan kinerja Badan Kehormatan DPR yang kurang optimal dan efisien menjalankan fungsinya sebagai Badan internal DPR yang khusus menjaga harkat, martabat, dan kehormatan para anggota DPR.
Selanjutnya hak recall sendiri diasumsikan oleh sejumlah pihak dapat mengurangi atau mereduksi prinsip kedaulatan rakyat (people souvereignty) dikarenakan pola pemikiran tersebut hanya sekedar bertolak dari anggota dewan yang merupakan wakil rakyat dan bukan wakil dari partai politik, sehingga partai politik tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hak recall. Akan tetapi pola pemikiran tersebut di atas perlu diubah karena prinsip kedaulatan rakyat seharusnya berakar pada pemikiran dimana wakil rakyat adalah pelaksana kepentingan rakyat dan rakyatlah yang berdaulat, sehingga anggota dewan seharusnya menjalankan apa yang diamanatkan oleh rakyat dan bukan sekedar menjadi objek pelengkap legislatif. Oleh karena itu hak recall senyatanya akan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, dimana dalam hal ini hak recall merupakan suatu mekanisme kontrol yang digunakan agar para anggota dewan menjalankan tugasnya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Konteks selanjutnya pembicaraan hak recall akan selalu bertolak pada partai politik sebagai pilar demokrasi. Menurut Mirriam Budiardjo, partai politik memiliki 4 fungsi yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi, yaitu: parpol sebagai sarana komunikasi politik, parpol sebagai sarana sosialisasi politik, parpol sebagai sarana rekrutmen politik, dan parpol sebagai sarana pengatur konflik. Fungsifungsi tersebut memberikan kedudukan yang sangat penting dari partai politik dalam sistem pemerintahan suatu negara, khususnya di Indonesia. Akibatnya pasca amandemen UUD 1945 adanya penguatan akan penegakan hak asasi manusia (Grondrechten) salah satunya adalah hak untuk berkumpul (freedom of assembly), berserikat (freedom of association), dan menyatakan pendapat (freedom of expression). Dan terbukti dalam dinamika ketatanegaraan pasca reformasi adanya penguatan fungsi partai politik di dalam sistem politik di Indonesia. Mulai dari partai yang berlatar nilai-nilai agamis sampai nasionalis yang keseluruhannya merupakan suatu sarana bagi warga negara untuk mengaspirasikan kepentingannya. Peranan inilah yang menunjukkan perlu adanya eksistensi dari partai politik di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang harus selalu dijaga.
Dalam pasal 22E ayat (3) disebutkan bahwa: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”, dalam pasal ini terlihat mekanisme pemilihan partai politik dalam memilih anggota DPR dan DPRD yang semakin mempertegas akan pentingnya eksistensi dari partai politik. Akibat sistem pemilihan partai politik tersebut itulah ada pola hubungan antara anggota DPR dengan partai politik yang mengusungnya. Partai politik merupakan “kendaraan politik” yang digunakan anggota dari partai politik tersebut untuk menjadi anggota DPR, sehingga terdapat konteks pertanggungjawaban antar keduanya. Di satu sisi anggota DPR atau DPRD bertanggungjawab atas penegakan dari AD/ART partai politik dan sisi lainnya partai politik memiliki tanggungjawab untuk melakukan kontrol terhadap kinerja yang dilakukan para anggotanya di DPR dan bentuk kontrol (pertanggungjawaban parpol) tersebut adalah dalam bentuk mekanisme hak recall.
Selain itu secara historis menunjukkan hak recall bukan merupakan sesuatu yang baru ini ditunjukkan sejak masa pemilu Orde Baru (1971-1997) yang menganut sistem pemilu proporsional murni, sedangkan dalam pemilu 1999 yang juga menganut sistem proporsional murni tidak dikenal recall, dan recall ternyata dihidupkan kembali dalam Pemilu 2004 yang menganut sistem Pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka (bernuansa/semi distrik). Dalam konteks pertanggungjawaban maka hak recall akan selalu dilihat dari sistem pemilihan yang berlaku pada saat itu. Hal ini diasumsikan atas dasar, dimana jika dalam pemilihan sistem yang berlaku pemilih langsung memilih wakilnya maka sudah seharusnya recall dilakukan oleh konstituennya, misalnya melalui petisi. Akan tetapi mekanisme pemilihan anggota legislatif yang diatur dalam konstitusi mengamanatkan bahwa pemilihan melalui partai politik, hal inilah yang membenarkan tentang hak recall yang dilakukan oleh partai politik. Perlu kedewasaan politik untuk melihat urgensi hak recall sendiri dikarenakan kebanyakan fakta menunjukkan adanya penyalahgunaan hak recall dikarenakan adanya unsur politik dalam penggunaan hak recall. Akan tetapi penyalahgunaan tersebut tidak dapat dikatakan adalah kesalahan sistem akan tetapi praktiknya lah yang perlu dilakukan perbaikan. Oleh karena itu perlu adanya suatu revitalisasi dalam praktik hak recall sendiri, mulai dari mekanisme prosedural penggunaan hak recall sampai revitalisasi di tubuh partai politik.
Keberadaan Badan Kehormatan pun perlu dilakukan perbaikan tanpa harus menyingkirkan praktek hak recall sendiri karena sinkronisasi khususnya dalam bidang pengawasan kinerja anggota dewan yang dilakukan oleh badan internal DPR dan partai politik akan menciptakan pola pengawasan yang lebih efektif dan efisien, tetapi sekali lagi perlunya kedewasaan politik dalam menciptakan hal tersebut. Sehingga prinsip kedaulatan rakyat bukan hanya diartikan perwakilan semata tetapi perwakilan dalam rangka pelaksanaan kepentingankepentingan rakyat.



Komentar:

04 Mei 2011, 11:16
budi:
y memang wakil rakyat, lalu bagaimana mekanismenya klo diberikan ke rakyat??? apakah semua rakyat perlu dtg ke DPR...?? itu lha fungsi partai politik, toh parpol menyuarakan aspirasi rakyat.... mslh kmudian itu disalahgunakan bukan justru harus mendiskreditkan sistem yang ada tapi bagaimana kemudian parpol harus melakukan revitalisasi dalam institusinya khususnya dalam fungsi rekrutmen politik...

26 April 2011, 18:35
apoo:
mhon ijin mngkopi bang... utk bahan kuliah... grin

19 April 2011, 10:27
budi:
loh buat apa ada partai, partai memang dibangun untuk mengaspirasikan kepentingan rakyat, suara rakyat itu suara parpol....... bagaimana mungkin seluruh rakyat secara langsung melakukan recall terhadap wakilnya, lain halnya kalau negara polis..... konstitusi pun sudah menjamin bahwa mekanisme parpol adalah salah satu cara untuk seseorang dapat menjadi anggota DPR..... yang perlu direvitalisasi adalah rekrutmen politik parpol serta pengaturan tentang alasan recall tsb yg sampai sekarang belum jelas dalam peraturan per-uu-an di indonesia..

26 Maret 2011, 16:26
Moon Child:
tuch orang2 yg di legislative katanya wakil rakyat, artinya yg berhak recall adalah rakyatnya. kalo partai yg recall krn anggotanya mewakili aspirasi rakyat konstituennya, tdk mewakili kepentingan "politis" parpol. parpolnya nga' suceng lah men cak itu. rolleyes

Send Your Comment:

grinLOLcheesesmilewinksmirkrolleyesconfused
surprisedbig surprisetongue laughtongue rolleyetongue winkraspberryblank starelong face
ohhgrrrgulpoh ohdownerred facesickshut eye
hmmmmadangryzipperkissshockcool smilecool smirk
cool grincool hmmcool madcool cheesevampiresnakeexcaimquestion