Produk Legislasi DPR (Refleksi 65 tahun DPR RI tanggal 29 Agustus 2010)

09 Februari 2011, 09:08, dibaca 17397 kali
Share |

Tepat tanggal 29 Agustus 2010 maka genap 65 tahun terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Banyak torehan sejarah tentang kinerja dari lembaga negara ini dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perlu apresiasi dan kritisi yang dikaitkan dengan perkembangan masa kini. Lembaga yang pada awalnya dikenal dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebenarnya diwujudkan untuk membangun sistem perwakilan yang mendasarkan pada kedaulatan rakyat.
Dalam perkembangannya DPR lebih banyak menampilkan sisi lemah dan citra buruk sebuah lembaga daripada representasi kekuatan rakyat. Tuntutan anggotanya akan peningkatan kesejahteraan dan fasilitas tidak sebanding dengan kinerja mereka yang lemah dan suka mangkir di persidangan. Alih-alih menjadi medan negosiasi antara kepentingan rakyat dan kepentingan pemerintah, DPR malah terlihat gagap dalam menempatkan dirinya. Dua sisi agaknya bisa menjadi tolok ukur betapa lembaga legislatif ini tidak siap menjadi lokomotif perubahan. Dimana ada kegagalan lembaga ini menangkap aspirasi rakyat dan menerjemahkan UUD 1945 dan kecenderungan anggota-anggota yang dinilai arogan menambah buruknya citra kelembagaan.

Kewenangan Legislasi
Sebetulnya era Reformasi telah mengubah dengan radikal kewenangan DPR. Pergeseran bandul kekuasaan dari pemerintah ke DPR dalam soal legislasi menjadi ciri yang menonjol dari wajah baru DPR. Salah satu perubahan substantive yang telah dilakukan dalam rangka Perubahan Pertama UUD 1945 pada Sidang Umum MPR bulan November 1999 adalah soal cabang kekuasaan legislatif yang secara tegas dipindahkan dari Presiden ke DPR. Dalam Pasal 5 Ayat (1) lama, ditegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Sedangkan dalam Pasal 5 Ayat (1) baru berdasarkan Perubahan Pertama tersebut ditegaskan: “ Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Sebaliknya dalam Pasal 20 Ayat (1) baru, dinyatakan: “ Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Dengan adanya perubahan tersebut maka kedudukan DPR jelas merupakan lembaga pemegang kekuasaan legislatif, sedangkan fungsi inisiatif di bidang legislasi yang dimiliki oleh Presiden tidak menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan utama di bidang ini. Perubahan ini sekaligus menegaskan bahwa UUD 1945 dengan sungguh-sungguh menerapkan sistem pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada prinsipnya, Presiden bukan lagi pemegang kekuasaan utama dalam pembentukan UU. Kalaupun Presiden diberi hak untuk mengajukan rancangan undangundang, hak itu tidak memberikan kedudukan kepadanya sebagai pemegang kekuasaan legislatif, melainkan sekedar memberikan hak kepadanya untuk mengambil inisiatif karena kebutuhan yang sangat dirasakan oleh pihak eksekutif untuk mengatur suatu kebijakan publik yang harus dilayani oleh pemerintah, tetapi pihak DPR sendiri belum siap dengan rancangan dari mereka sendiri. Dalam hal ini, Presiden dapat mengambil prakarsa untuk menyusun rancangan undangundang tersebut dan kemudian mengajukannya kepada DPR. Perubahan UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1), membuat kekuasaan membuat undangundang (UU) yang tadinya berada di Presiden (dengan persetujuan DPR) beralih menjadi di DPR. Lembaga inilah yang kemudian memegang kekuasaan untuk membuat UU, sedangkan Presiden hanya berhak mengajukan rancangan UU dan mengesahkannya setelah dibahas dan disetujui oleh DPR. DPR, bahkan berhak mengundangkannya kalau dalam waktu 30 hari Presiden tidak mengesahkannya (Pasal 20 Ayat 5 Perubahan Kedua UUD 1945). Sayangnya, kekuasaan tersebut seringkali tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh DPR. Hal ini terlihat dari jumlah UU yang jauh lebih banyak diusulkan oleh pemerintah dibandingkan atas inisiatif DPR. Untuk DPR periode 2004-2009, misalnya dari total 77 UU yang disahkan hingga Juli 2007, sebanyak 60 UU (78 persen) adalah usul dari pemerintah.

Produk Legislasi
Berdasarkan data produk legislasi yang dihasilkan DPR sepanjang kurun waktu 62 tahun ini kurang lebih mencapai 1213 undangundang. Dimana untuk DPR Periode 1999-2004 menghasilkan 169 produk undang-undang. Sedangkan untuk DPR Periode 2004-2009 saja sudah mencapai 77 undang-undang yang dihasilkan. Banyaknya produk legislasi DPR tersebut tentu memperbanyak aturan dalam bentuk undang-undang. Hal ini mungkin menjadi ciri khas dari negara yang mengacu sistem hukum Eropa Kontinental yang ketentuan hukumnya selalu diatur dalam suatu ketentuan tertulis berbentuk undangundang. Persoalannya jangan sampai ketentuan tersebut menjadi overload (melewati batas) yang berakibat jauh tidak efektif dalam prakteknya.
Bahkan seperti apa yang dikemukakan oleh Mahfud MD bahwa dalam perkembangannya ternyata ada pergeseran prinsip dan konsepsi dari negara hukum menjadi negara undang-undang, yaitu berubahnya negara hukum menjadi negara undang-undang yang meletakkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sebagai ukuran kebenaran. Dalam Negara undang-undang, setiap tindakan pemerintah yang tidak adil diberi pembenaran dengan pembuatan UU melalui penggunaan atribusi kewenangan sehingga hukum ditempatkan sebagai alat justifikasi dengan watak positifis instrumentalistik. Apalagi kini kualitas UU yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan rakyat juga kian disangsikan. Terlebih setelah sejumlah UU diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan ditemukan ketidakkonsistenan dengan UUD 1945. Pada 7 Desember 2006, MK mengeluarkan Putusan yang membatalkan seluruh isi UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sebelumnya, MK juga membatalkan UU No.22 Tahun 2004 yang mengatur pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial. Kemudian adanya uji materi terhadap Pasal 56 Ayat 2 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dikeluarkannya putusan MK, kandidat perseorangan menjadi dimungkinkan dalam pemilihan kepala daerah. Implikasinya DPR harus bekerja ekstra keras lagi membahas UU tersebut di tengah kepentingan mereka yang merupakan representasi kekuatan partai politik. Bahkan akhir Juli 2007, 8 anggota DPR mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu menjadi menarik karena anggota DPR menggugat produk hukum yang mereka hasilkan sendiri.
Banyaknya produk legislasi yang bermasalah tentu saja mengundang pemikiran tentang sebab musababnya. Setidaknya ada beberapa kemungkinan yang dapat dianalisis diantaranya. Pertama; reaktif pengaturannya; pengaturan atas sesuatu hal dalam kehidupan bernegara selalu diawali dengan sikap reaktif tanpa mempelajari secara mendalam apakah hal itu perlu diatur atau tidak. Padahal kalau mengamati legislasi di Amerika pengaturan selalu didasarkan pada fakta dan penelitian di lapangan tentang perlu tidaknya sesuatu hal tersebut perlu diatur atau tidak.
Kedua; logika proyek; pembuat aturan selalu dikaitkan dengan nilai keuntungan finansial dari proses pembahasannya bagi para anggota DPR. Sudah menjadi isu publik bahwa setiap pembahasan selalu menjadi ajang proyek untuk memperkaya para anggota DPR sehingga mereduksi tentang kepentingan masyarakat secara luas.
Ketiga; sebagai produk pesanan; materi pengaturan sangat dipengaruhi oleh pesanan dari para pihak yang berkepentingan tentang aturan tersebut. Dampaknya ada timbal balik antara pemesan dan penerima pesanan yang berakibat pada pengaturan yang memihak pada pemesannya.
Keempat; tidak sesuai masalah rakyat, aturan yang dibuat tidak menjawab persoalan riil dalam kehidupan masyarakat.
Kelima; tidak punya prioritas; pembuat aturan tidak mempunyai prioritas pengaturan yang terkait dengan rakyat kecil. Hal-hal yang mendasar tentang persoalan mendasar bagi rakyat kecil menjadi terlupakan.Keenam; tidak menerima pendapat ahli; dari berbagai informasi menunjukkan ternyata para ahli hanya dijadikan justifikasi tentang prasyarat yang harus dipenuhi tentang proses pembuatannya. Namun materi yang dimasukkan dalam rumusan UU sesungguhnya berbeda dengan pendapat ahli tersebut. (ANg)
 



Komentar:

25 Januari 2013, 04:48
Dolley:
<url>http://www.aboutcarinsurancerates.com/|cheap california auto insurance</url> 8-P <url>http://edmedsinfo.com/|online viagra</url> prtkkt <url>http://www.treatpatternhairloss.com/|propecia</url> >raspberryPP

08 Januari 2013, 02:04
Jolyn:
<url>http://www.nycarinsurquotes.com/|car insurance quotes ny</url> qpwhzi <url>http://www.onlinecheapautoinsurance.net/|cheap california auto insurance</url> 187493 <url>http://www.cainsurancequotes.net/|affordable car insurance</url> 520254

14 November 2012, 20:28
Wiseman:
<url>http://livingbreathless.com/|viagra</url> 8-)) <url>http://pacificcrestforaging.com/|cialis</url> grin))

11 November 2012, 22:54
Adelphia:
<url>http://howsmarriedlife.com/|auto insurance rates</url> >tongue laughPP <url>http://aixnmr.com/|classic car insurance</url> %(((

07 November 2012, 06:09
Polly:
<url>http://www.locatefreequotes.net/|car insurance quotes</url> 8)) <url>http://www.getacheapcoverage.com/|infinity auto insurance</url> >:(

04 November 2012, 19:46
Tassilyn:
<url>http://www.locatefreequotes.net/|auto insurance online</url> =-(( <url>http://www.menmedsonline.com/|priligy on line</url> 459

29 Oktober 2012, 22:09
Cady:
<url>http://www.lowestquoteforinsurance.com/|insurance quotes</url> wfk <url>http://www.creditcardsproviders.net/|credit cards</url> 117

25 Oktober 2012, 23:58
Becky:
<url>http://www.lowestquoteforinsurance.com/|insurance quotes</url> tongue laugh <url>http://www.carinsurshopping.com/|car insurance</url> 163491

23 Oktober 2012, 22:11
Jonnie:
<url>http://www.getyourautoinsur.com/|auto insurance</url> 76754 <url>http://www.creditcardsproviders.net/|credit cards</url> :DD

Send Your Comment:

grinLOLcheesesmilewinksmirkrolleyesconfused
surprisedbig surprisetongue laughtongue rolleyetongue winkraspberryblank starelong face
ohhgrrrgulpoh ohdownerred facesickshut eye
hmmmmadangryzipperkissshockcool smilecool smirk
cool grincool hmmcool madcool cheesevampiresnakeexcaimquestion