Berharap MoU FH UNSRI n FH USU Memberikan Banyak Manfaat

09 Februari 2011, 08:54, dibaca 6917 kali
Share |

Permasalahan Pertanahan di Era Reformasi sudah sangat complicated, sengketa kasus pertanahan sering sekali terjadi di Negara kita baik antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan perusahaan, rakyat dengan pemerintah, maupun antar ketiganya, atau antarsiapa pun yang berkepentingan terhadap sumber agraria tanah “ tukas dekan Fakultas Hukum USU, Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H, M.H. saat mengisi acara kuliah umum (28/9) di Fakultas Hukum UNSRI kampus Indralaya. Pada acara Kuliah Umum yang bertemakan “ Permasalahan Pertanahan di Era Reformasi dan Penandatanganan MoU antara FH UNSRI Dengan FH USU “dibuka oleh dekan Fakultas Hukum Prof. Amzulian Rifai, dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa persoalan tanah yang saat ini menimbulkan konflik seharusnya dapat diselesaikan sehingga tidak terjadi lagi perkelahian yang menimbulkan permusuhan bahkan hilangnya nyawa, ujarnya. Kuliah Umum ini mendapatkan apresiasi besar baik dari kalangan dosen FH Unsri dan juga mahasiswa yang menghadiri acara tersebut. Khususnya mahasiswa angkatan 2009 yang sedang mengambil mata kuliah hukum agraria sangat antusias sekali mengikuti kuliah umum, terbukti dari banyaknya pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa pada pembicara.
Di Indonesia, masalah tanah sudah menjadi persoalan yang sangat berat sekaligus rawan. Hal itu tercermin dari timpangnya struktur pemilikan dan penguasaan tanah, serta maraknya sengketa/konflik tanah yang terjadi di berbagai daerah, yang entah kapan akan berakhir. Diletakan dalam konteks pembangunan, kenyataan ini telah menghadapkan kita pada dua tataran masalah sekaligus. Pertama, bagaimana mencari jalan keluar dari kondisi yang tidak menguntungkan itu dan kedua, bagaimana mengupayakan agar pembangunan bisa terus dilaksanakan di tengah-tengah kompleksitas permasalahan tanah yang hingga kini belum menemukan muara pemecahannya. “Ibarat pribahasa Indonesia ini Pabrik bagus, tetapi lapangannya yang becek” ucap dekan FH USU Prof. Runtung dalam mengisi materi kuliah umum tersebut.
Sengketa dan seluruh permasalahan tanah pada dasarnya bukan persoalan baru di Indonesia. Kenyataan itu sudah bisa kita telusuri sejak jaman feodal, kemudian berlanjut pada jaman kolonial hingga masa setelah Indonesia merdeka di bawah kekuasaan Orde Baru. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 menjelaskan bahwa sebesarbesar kemakmuran rakyat yang dimaksudkan adalah dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur dan menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di Tanah Air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa serta konflik di kemudian hari. berkenaan dengan penyebab terjadinya sengketa tanah sebagai “dampak buruk” pelaksanaan pembangunan. Sebagai bagian penting dari sumber agraria, tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat strategis, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Karena nilai strategisnya itu tanah menjadi rebutan sumber daya yang potensial melahirkan konflik/sengketa, baik antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan perusahaan, rakyat dengan pemerintah, maupun antarketiganya, atau antarsiapa pun yang berkepentingan terhadap sumber agraria tanah. (mona)
 



Send Your Comment:

grinLOLcheesesmilewinksmirkrolleyesconfused
surprisedbig surprisetongue laughtongue rolleyetongue winkraspberryblank starelong face
ohhgrrrgulpoh ohdownerred facesickshut eye
hmmmmadangryzipperkissshockcool smilecool smirk
cool grincool hmmcool madcool cheesevampiresnakeexcaimquestion