Pro Kontra Pemilihan Gubernur Oleh DPRD

05 Mei 2011, 14:14, dibaca 8285 kali
Share |

Oleh : Fernandus Wijaya Simanjuntak
Angkatan 2008
Fakultas Hukum Unsri

Beberapa tahun terakhir wacana ini terus bergulir tetapi sampai sekarang tidak ada titik terang dari wacana ini, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab lambatnya pergerakan dari wacana ini bahkan lebih parah lagi hampir mendekati jalan buntu, karena tidak memperlihatkan sebuah kemajuan.Belajar dari sejarah pemberlakuan Pemilihan gubernur oleh DPRD sebelum tahun 2004 pemilihan Gubernur dilakukan Oleh DPRD dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tidak dapat dipungkiri wacana ini ada karena melihat plus minus dari tahun sebelumnya atau lebih tepatnya melihat bahwa kelebihan dari Pemilihan Gubernur oleh DPRD lebih dominan jika dibandingkan dengan kekurangannya setelah melihat kenyataan pada saat ini ketika Gubernur tidak lagi dipilih oleh DPRD melainkan oleh rakyat secara langsung dalam kurun waktu 7 tahun terakhir,boleh dikatakan sudah menempuh waktu yang lumayan lama tapi tidak dapat dipungkiri belum semua daerah di Indonesia sudah mengecap pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat, oleh sebab itu terlalu dini mengeluarkan suatu statement, untuk kembali pada pemilihan Gubernur oleh DPRD sementara kita belum melihat secara keseluruhan hasil dari pemilihan Gubernur secara langsung sudah hampir dapat dipastikan kesimpulan yang diambil dari pemilihan Gubernur secara langsung bahwa kegagalan dari beberapa daerah merupakan gambaran secara keseluruhan, tetapi memang boleh dikatakan adalah benar lebih baik kita kembali kemasa lalu sebelum kegagalan itu merambah kedaerah Daerah lain apalagi yang belum melaksanakannya sehingga tidak terdapat kerugian baik dari segi anggaran maupun hal hal lainnya kalau toh pemilihan gubernur secara langsung itu tidak memperlihatkan suatu kemajuan ( progress ).
Sesuai dengan konstitusi kita yaitu pada pasal 18 : 4 UUD 1945 menyatakan bahwa, ‘Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah Provinsi, kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis ‘dalam pasal ini tidak menyatakan secara jelas demokrasi yang dimaksud, apakah demokrasi secara lansung oleh rakyat atau perwakilan, sehingga menimbulkan keambiguan bagi orang awam dalam bidang hukum bahkan dikalangan orang-orang yang menggeluti Hukum itu sendiri,,menurut Eric Hiariej,Dalam sejarah terdapat sedikitnya tiga bentuk demokrasi yang pernah dicoba: demokrasi langsung (direct democracy/assembly democracy), demokrasi perwakilan (representative democracy), demokrasi permusyawaratan(deliberative democracy).


A. DEMOKRASI LANGSUNG

Praktik demokrasi paling tua; praktik demokrasi pada asosiasi yang berukuran kecil. Berdasarkan pada partisipasi langsung, tanpa perwakilan dan terus menerus dari warga desa dalam membuat dan melaksankan keputusan bersama ,Tidak terdapat batas yang tegas antara pemerintah dan yang diperintah, semacam system
self-government, pemerintah dan yang diperintah adalah orang yang sama .


B. DEMOKRASI PERWAKILAN

Praktik demokrasi yang paling lebih belakangan sebagai jawaban terhadap beberapa kelemahan demokrasi langsung; parktik demokrasi pada asosiasi yang berukuran besar seperti Negara.Berdasarkan pada partisipasi yang terbatas (partisipasi warga hanya dalam waktu yang singkat) dan hanya dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu tertentu seperti dalam bentuk keikutsertaan dalam pemilihan umum. Berdasarkan pada partisipasi yang tidak langsung (masyarakat tidak mengoperasikan kekuasaan sendiri), tapi memilih wakil yang akan membuat kebijakan atas nama masyarakat . Pemerintah dan yang diperintah terpisah secara tegas, demokratis tidaknya demokrasi bentuk ini tergantung pada kemampauan para wakil yang dipilih membangun dan mempertahankan hubungan yang efektif antara pemerintah dan yang diperintah .
Maka untuk memaknai ‘Demorakratis’ itu sendiri kitamembutuhkan teori penafsiran antara lain teori penafsiran letterlijkatau harfiah, Teori penafsiran Gramatikal atau interpretasi bahasa, Teori penafsiran historis, teori penafsiran sosiologis, dan teori-teori penafsiran lainnya, sehingga melalui teori penafsiran yang kita gunakan kita dapat memaknai arti dari “Demokratis” yang dimaksud untuk mendalilkan bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD itu sesuai dengan konstitusi atau tidak.Ketika kita memaknai bahwa Demokrasi yang dimaksud adalah Demokrasi perwakilan maka pemilihan Gubernur oleh DPRD adalah sesuai dengan konstitusi ditambah dengan pernyataan bahwa DPR adalah representasi dari rakyat sehingga dapat dibenarkan bahwa pemilihan Gubernur oleh DPRD adalah Demokratis,tetapi apabila kita melihat pada pasal 2 UUD 1945 menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” sehingga sesuai dengan pasal ini kita memaknai bahwa Demokrasi yang dimaksud dalam pasal 18 tersebut adalah dari rakyat,oleh dan untuk rakyat.Sehingga kita dapat mengatakan bahwa pemilihan Gubernur oleh DPRD mencederai kedaulatan rakyat bahkan boleh dikatakan merampas hak-hak rakyat itu sendiri, selanjutnya dikeluarkannya UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas bahwa Pemilihan kepala daerah itu secara langsung artinya rakyat berperan secara langsung untuk memilih pemimpinnya sendiri terlepas apakah calon pemimpin yang dipilih berkualitas,mewakilkan kehendak rakyat atau tidak,tidaklah menjadi suatu permasalahan lagi karena rakyatlah yang menentukan nasibnya sendiri.

Pemilihan Gubernur secara langsung ataupun oleh DPRD akan mempengaruhi hubungan antara Gubernur selaku eksekutif dengan DPRD selaku legislatif,dalam hal check and balance,Konsekuensi yang kemudian harus di hadapi ketika Gubernur itu dipilih secara langsung adalah bagaimana menjaga keseimbangan dalam konteks kedudukan legislatif dengan kepala daerah selaku bagian dari proses pemerintahan yang memiliki legitimasi secara paralel,Kondisi demikian tentunya tidaklah mudah sebab menjaga keharmonisan diantara keduanya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya akan mendorong potensi konflik yang relatif dinamis,dalam kondisi yang demikian, Kepala daerah akan seringkali bersikukuh sebagai kepala daerah yang terpilih secara langsung sehingga tidak perlu lagi memberikan pertanggungjawaban kepada legislatif,sebaliknya DPRD akan mendalilkan bahwa kewenangan untuk memberhentikan kepala daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh rakyat.sehingga eksekutif dan legislatif saling melemahkan satu dengan lain yang menyebabkan lemahnya fungsi control dari legislatif terhadap eksekutif.Selanjutnya apabila Gubernur dipilih oleh DPRD maka permasalahan yang kemudian mempengaruhi hubungan legislatif dengan eksekutif adalah bahwa gubernur yang terpilih adalah calon dari partai politik yang menempati kursi mayoritas di DPRD karena untuk dapat di calonkan sebagai kepala daerah ataupun DPRD harus melalui Partai politik sehingga anggota yang terpilih tidak hanya membawa kepentingan rakyat tetapi juga kepentingan parpol dan kepentingan pribadi, dan bahkan yang lebih buruk lagi DPRD pada saat sekarang ini tidak lagi mncerminkan kepentingan rakyat sebagaimana seharusnya tetapi lebih kelihatan pada kepentingan parpol yang mengusungnya.Maka dalam hal ini kewenangan Gubernur akan terpenjarai oleh kepentingan parpol.Sehingga apabila Gubernur terpilih dari parpol mayoritas, minimnya control akan mendorong terbentuknya tirani baru dalam pemerintahan dan menyebabkan molornya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Hal-hal lain yang kemudian menjadi alasan dikeluarkannya statementpemilihan gubernur oleh DPRD adalah besarnya ongkos yang harus dikeluarkan untuk pemilihan Gubernur secara langsung, serta pemilihan langsung itu rawan akan terjadinya money politics,tetapi menurut saya alasan seperti ini bukanlah merupakan alasan yang kuat untuk menyatakan kembali kepada sistim pemilihan pada masa Orde baru, karena kita harus melihat pada kualitas pemerintahan itu sendiri kalau toh ongkos yang terlalu mahal menjadi kendala, maka untuk mengefisiensi biaya dan juga waktu adalah dengan melakukan pemilhan kepala daerah secara serempak,sebagai cotoh di Sumatera Barat pemilihan Walikota,Bupati dan Gubernur dilakukan secara bersama sama sehingga dari anggaran yang di buat adalah 179,9 miliar tetapi karena dilakukan secara bersama maka biaya yang terpakai hanya 74 miliar, artinya jauh lebih murah dari ongkos yang di anggarkan.Demikian juga dengan alasan terjadinya money politics , memang tidak dapat dipungkiri politik uang itu bisa saja terjadi, tetapi tidak ada jaminan apibila Gubernur di pilih oleh DPRD akan serta merta menghapuskan money politics, bahkan belajar dari orde lama politik uang itu juga tetap terjadi, sebagai contoh pembatalan gubernur Maluku utara sebagai pemenang pemilu pada tahun 2001 karena menyuap anggota DPRD Maluku Utara.Sehingga kemudian yang terjadi bukan penghapusan money politics tetapi hanya terjadi pergeseran objek saja, kalau pemilihan Gubernur dilakukan secara langsung yang menjadi objek penerima uang itu adalah masyarakat sedangkan apabila Gubernur itu dipilih oleh DPRD yang menjadi objek penerima uang tersebut adalah anggota DPRD itu sendiri yang merupakan kaum elitis, dan apabila kita melihat teori Negara kesejahteraan (welfare state ) apabila pemilihan Gubernur dilakukan secara langsung maka akan ada penghargaan hak suara masyarakat dimana masyarakat menentukan pemimpinnya sendiri dan ketika apabila terjadi politik uang toh yang menerima uang tersebut adalah masyarakat itu sendiri dan untuk kesejahteraan tentunya, daripada yang menikmatinya adalah kaum elite di DPRD,yang memilih pemimpin untuk rakyatnya tetapi sesuai dengan kepentingannya dan kepentingan parpol yang mengusungnya tanpa melihat sosok pemimpin seperti apa yang dibutuhkan masyarakat.
Selanjutnya apabila kita melihat kewenangan gubernur yang terbatas pada era otonomi saat ini menjadi suatu pertimbangan bagi kita untuk melakukan pemilihan gubernur oleh DPRD, sesuai dengan asas Dekonsentrasi dalam kajian hukum tata Negara, pemerintah yang berdasarkan asas dekonsentrasi merupakan amtelijke decentralisastie atau delegatie van bevoegdheid, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan Negara di pusat kepada instansi bawahan guna melaksanakan pekerjaaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.Dalam hal ini gubernur sebagai pelaksana Dekonsentrasi hanya bersifat intermediate government,artinya gubernur hanya berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga tugasnya hanya sebatas koordinasi dengan melihat tugas Gubernur yang begitu sedikit jika di tinjau dari segi efisiensi dan segi efektifitas, maka dari segi efisiensi akan tidak sangat efisien jika dengan tugas yang demikian minim akan menelan banyak biaya untuk pemilihan gubernur belum lagi apabila terjadi kemungkinan 2 putaran maka sudah dapat dipastikan ongosnya pasti meningkat.Sungguh sangat tidak efisien jika dilihat pada fakta sekarang ini data yang besar tersebut tidak sebanding dengan peningkatan pelayanan public.Dari segi efektifitas dilihat dari hubungan DPRD dengan Gubernur faktanya dalam pengambilan kebijakan oleh gubernur,DPRD sering tidak koordinatif akibat yang kemudian ditimbulkan fungsi otonomi daerah tidak berjalan dengan baik maka dengan dipilih langsung oleh DPRD maka akan memungkinkan adanya kesatuan visi dalam penciptaan pelayanan publik yang lebih baik.

Merupakan suatu kemunduran Demokrasi apabila kemudian pemilihan Gubernur oleh DPRD ini dilaksanakan karena sistem demokrasi perwakilan akan lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelitir orang di DPRD (oligarkis). Sistem ini jelas akan menutup ruang partisipasi bagi warga dalam proses demokrasi dan menen¬tukan kepemimpinan politik di tingkat lokal.Sehingga pendidikan politik kepada rakyat tidak akan pernah dapat terwujudkan lagi karena yang akan timbul adalah pemilihan yang sangat elitis yang tidak lagi mewakilkan kehendak rakyat yang merupakan pemilik dari Negara ini sehingga pemerintah yang terpilih hanya akan menggunakan APBD untuk politik pencitraan semata kemudian yang akan timbul adalah adanya korupsi berjamaah antara eksekutif dan legislatif karena toh eksekutif yang terpilih adalah bagian dari mayoritas parpol di DPRD maka fungsi control dari legislatif akan sulit terlihat.serta dapat dipastikan bu-pati dan walikota akan semakin sulit “dikontrol” oleh gubernur. Konflik kepen¬tingan provinsi dengan kabu¬pa¬ten/kota akan semakin ter¬buka lebar dan sulit dihindari karena dualisme penye¬leng¬garaan fungsi desentralisasi. Ini dipicu karena tingkat legitimasi yang jauh berbeda.Kekuatan pilkada langsung terletak pada pembentukan dan implikasi legitimasinya.Kepala daerah membutuhkan legitimasi ters-endiri sehingga harus dipilih sendiri oleh rakyat.
Setelah melihat dalil dalil yang kemudian membenarkan pemilihan gubernur oleh DPRD serta pemilihan lansung yang sesuai dengan konstitusi pasal 1 ayat 2 diperkuat dengan UU N0 32/2004, maka kita akan sulit menentukan mana yang benar dan mana yang salah toh kedua duanya ada landasan yang membenarkannya, tetapi sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mencari jalan ideal dimana kepala daerah cukup memiliki dukungan yang relatif kuat sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan di daerah ( stabil ), seraya tetap menjaga keseimbangan melalui kekuatan legislatif selaku lembaga yang melakukan fungsi check and balance system dalam bentuk pengawasan, penetapan regulasi bersama pemerintah daerah, kemudian kesadaran penting yang diharapkan adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya dihadapkan pada kebutuhan masyarakat itu sendiri melalui legislatif dan kepala daerah yang dipilih secara langsung ataupun melalui perwakilan.jadi tidak ada alasan bagi anggota legislatif dan kepala daerah untuk menunda kepentingan masyarakat dalam masa jabatannya,karena jika tidak maka akan menurunkan kepercayaan (trust) masyarakat terhadap wakil wakilnya sehingga apabila masyarakat tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap wakil-wakilnya maka harapan akan datangnya pemerintahan baru yang lebih baik tidak akan pernah ada.



Komentar:

08 Juni 2012, 15:03
Zulfikar:
Great..

16 Oktober 2011, 08:50
taura 10:
setidaknya membantu buat tugas kak .. hehe makasih grin

18 Mei 2011, 10:22
budi08:
emang mantap anak htn... maju trus studi hukum dan kenegaraan.. smirk

05 Mei 2011, 15:02
ata:
oh oh shock

Send Your Comment:

grinLOLcheesesmilewinksmirkrolleyesconfused
surprisedbig surprisetongue laughtongue rolleyetongue winkraspberryblank starelong face
ohhgrrrgulpoh ohdownerred facesickshut eye
hmmmmadangryzipperkissshockcool smilecool smirk
cool grincool hmmcool madcool cheesevampiresnakeexcaimquestion