Guest Book

grinLOLcheesesmilewinksmirkrolleyesconfused
surprisedbig surprisetongue laughtongue rolleyetongue winkraspberryblank starelong face
ohhgrrrgulpoh ohdownerred facesickshut eye
hmmmmadangryzipperkissshockcool smilecool smirk
cool grincool hmmcool madcool cheesevampiresnakeexcaimquestion

16 Juli 2012, 21:49
zionboy:
b'aulia nur rachmi ,fax saja undangannya di 0711-581-179 (FH-UNSRI)

12 Juli 2012, 14:54
aulia nur rachmi:
Yth. Web Administrator, saya Aulia dr Fakultas Hukum UGM. kami panitia Kompetisi Peradilan Semu Nasional hendak mengirim undangan tertuju kepada mahasiswa/i FH Unsri, apa dapat diinformasikan alamat yang dapat kami tuju? terimakasih.

13 Juni 2012, 10:58
promo member alfamart minimarket lokal terbaik indonesia:
hhmmm saya ga tau masalah hukum.. tapi setelah membaca artikel yang ada di blog ini.. jadi ingin belajar tentang hukum tongue laugh

06 Februari 2012, 15:16
erryl prima putera agoes (alumni 1987):
PERKENALKAN, HAKIM KOMISARIS Di institusi POLRI terdapat jenjang kepangkatan menggunakan sebutan Komisaris, yaitu : AKBP, KOMBES untuk tingkatan Perwira menengah dan KOMJEN untuk pangkat perwira tinggi. Sedangkan di struktur organisasi lengkap suatu Perseroan Terbatas, juga terdapat sebutan/posisi komisaris yang maksudnya adalah pemilik saham sekaligus pengawas kinerja Direksi. Nah di dalam draft/konsep RUU KUHAP yang telah di persiapkan sejak tahun 2008 dankeseluruhannya terdiri dari 286 pasal terbagi ke dalam XVIII bab, maka pada Bab IX (pasal 111-122) diatur ketentuan tentang kewenangan, acara, syarat pengangkatan/pemberhentian Hakim Komisaris (HK). HK adalah lembaga baru yang menggantikan lembaga praperadilan (KUHAP 1981), yang setelah sekian lama berlaku dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya dan ini telah bisa dikatakan out of date. Berdasarkan pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa, HK adalah pejabat (Hakim) yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam undang-undang ini. Sebagai lembaga baru HK pada dasarnya merupakan lembaga yang terletak diantara penyidik dan penuntut umum di satu pihak; dan Hakim PN di pihak lain. Adapun kewenangannya lebih luas serta lengkap daripada lembaga praperadilan, yakni diatur dalam pasal 111 dengan kewenangan untuk menetapkan atau memutuskan : a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan; b. Pembatalan atau penangguhan penahanan; c. Bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri; d. Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah, tidak dapat dijadikan alat bukti; e. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah, atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah; f. Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh penasehat hukum; g. Bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah; h. Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas; i. Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ke Pengadilan; j. Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan. Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud dapat diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya, atau oleh penuntut umum; ataupun atas inisiatif nya HK. Lebih lanjut secara berurutan dan ringkas dapat disampaikan bahwa acara (pasal 112-114) yang dilakukan oleh HK dalam menetapkan atau memutuskan sesuatu adalah seperti dalam sidang peradilan pada umumnya, dalam tempo paling lama 7 hari kerja sejak diajukannya suatu permohonan. Sedangkan syarat untuk menjadi HK adalah (pasal 115) telah bertugas sebagai Hakim di PN sekurang-kurangnya sepuluh tahun, berumur antara 35-57 tahun dengan pangkat serendah-rendahnya golongan IIIC. (pasal 116) HK diangkat/diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua PT. yang daerah hukumnya meliputi PN setempat, untuk masa jabatan 2 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, diatur dalam pasal 117-118. Selama (pasal 119) menjabat sebagai HK, yang bersangkutan dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas PN. Selesai masa tugas jabatan sebagai HK, yang bersangkutan dikembalikan tugasnya ke PN semula; selama belum mencapai batas usia pensiun. Syarat dan tata cara pengangkatan/pemberhentian HK lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah (pasal 120). HK (pasal 121) berkantor di atau dekat RUTAN, merupakan Hakim tunggal, dibantu seorang panitera dan beberapa orang staf. Penetapan atau putusan HK tidak dapat diajukan upaya hokum banding atau kasasi. Memperhatikan keseluruhan isi pasal 111-122 tersebut, dapatlah diberikan catatan atas rencana keberadaan HK yang sampai sekarang konsepnya masih dalam bentuk draft. Catatan awal yang harus diajukan berupa pertanyaan, apakah urgensinya diakomodirnya ketentuan tentang HK? Pertanyaan ini telah diberikan jawaban/penjelasan dalam draft latar belakangnya yaitu : sebagai pengganti lembaga peradilan (KUHAP 1981) yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kewenangan menilai jalannya penyidikan dan penuntutan. Pada latar belakang pertama, bisa diajukan sanggahan mengapa lembaga pra peradilan tidak dipertahankan, tetapi diperbaiki ataupun disempurnakan saja kekurangan/kelemahannya. Sedangkan pada latar belakang kedua menyangkut kewenangannya maka disinilah berbagai hal dapat didiskusikan/diperdebatkan lebih lanjut. Karena alas an mendasarnya telah menempatkan posisi HK sebagai lebih tinggi daipada penyidik maupun penuntut umum, sebab berwenang menilai untuk memutuskan/menetapkan. Atau dengan kata lain, HK mengawasi kinerja penyidik dan penuntut. Kalau demikian halnya bagaimana nanti hubungan keadaannya dengan Komisi Kepolisian maupun Komisi Kejaksaan? Terkait dengan kewenangan menilai tersebut, apakah hal ini belum apa-apa telah menempatkan HK derajatnya lebih tinggi daripada penyidik dan penuntut; padahal akan ada Hakim PN di rentetan selanjutnya. Ataukah jangan-jangan dimaksudkan sebagai upaya mengurangi banyaknya perkara yang sampai ke proses persidangan. Sebab konkretnya telah diakomodir dalam pasal 111 ayat (1 huruf i) dimana HK berwenang menetapkan dan memutuskan : layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. Lebih starategisnya lagi adalah, apakah hal itu tidak akan merusak Integreated Criminal Justice System (ICJS) yang menempatkan 4 institusi penegak hukum dalam posisi sederajat; memiliki kewenangan mandiri yang berbeda-beda serta wajib berkoordinasi demi tegaknya hukum. Mungkin akan lebih bijaksana jika mempertimbangakan penyidik dan penuntut dibenahi, ditingkatkan profesionalitasnya serta perbaikan-perbaikan internal lainnya yang lebih substantif daripada menjadikannya seolah tidak sederajat dengan intitusi penegak hukum lainnya. Boleh saja berharap dan memang semestinya penyidik dan penuntut bertugas/bekerja secara professional, transparan, menjujung tinggi hak asasi manusia; berdasar atas serta tunduk pada ketentuan yang berlaku. Dan telah ada pula system pengawasan internalnya yang tidak saja mengawasi/menilai kinerjanya, tetapi bahkansampai kepada aspek-aspek perilaku sehari-hari sebagaimana diatur dalam kode etiknya. Akibatnya justru potensial menghimpun opini hingga terakumulasi, penampilan, penempatan nyata adalah upaya berlebihan memperbesar/memperluas kewenangan hakim; sekaligus pada saat bersamaan menilai ataupun mengkerdilkan keberadaan penyidik dan penuntut. Kemudian dalam kaitannya dengan kepangkatan HK tunggal yang serendah-rendahnya golongan IIIC. Apabila berhadapan dengan penuntut yang juga golongan IIIC atau dibawahnya, tidak akan terlampaui punya pengaruh. Tetapi bagaimana keadaan psikologisnya (bukan perkaranya) jika berhadapan dengan penuntut golongan IIID atau IVA, yang juga masih banyak sering sebagai JPU di dalam persidangan; didukung posisi tempat bersidang yang lebih rendah daripada tempat duduk posisi HK? Mungkin tampaknya sepele namun senyatanya layak untuk tidak disepelekan karena golongan kepangkatan secara umum menunjukkan kemampuannya. Jadi menyangkut kepangkatan HK ini, minimal golongan IVA dengan pengalaman sebagai Hakim setidaknya 12 tahun. HK (pasal 116) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua PT setempat, dengan masa jabatan dua tahun dan dapat diangkat kembali hanya satu kali masa jabatan. Diusulkan oleh Ketua PT ini, mekanismenya berasal dari usulan Ketua PN ataukah bisa inisiatif Ketua PT; selayaknya diperjelas agar tidak menimbulkan suasana kontraproduktif dengan Ketua PN setempat yang merupaan atasan langsung HK. Kemudian menyangkut masa jabatannya, mungkin bukan 2 bisa ditambah 2 tahun lagi tetapi bagaimana kalau 3 tahun saja untuk sekali masa jabatannya dan harus diganti. Pemikiran 3 tahun itu dengan mempertimbangkan birokrasi administrasi SK, agar persiapan usulan ataupun perkiraan turunnya dapat disesuaikan dengan masa jabatan tepat. Jangan sampai terjadi masa jabatan habis, ternyata SK pemberhentian belum turun. Atau telah masuk masa pensiun, ternyata masa jabatan sebagai HK belum berakhir. Oleh karenanya sangat perlu bias diatur antisipasi jika dalam masa jabatan HK berhalangan, siapa pengganti sementara apakah dijabat Ketua PN atau siapa yang menggantinya. Selanjutnya menyangkut sarana dan prasarana penunjang tugas HK, seperti misalnya (pasal 121) bahwa HK berkantor di atau dekat RUTAN. Ketentuan ini sebaiknya dipertegas karena sama-sama membawa konsekuensi, karena harus ada kantor/tempat semacam persidangannya sendiri karena HK adalah Hakim tunggal dibantu seorang panitera dan beberapa staf sekretariat. Apabila keadaan memungkinkan, maka tempat/lokasi paling tepat adalah di areal RUTAN tempat kantor tugasnya. Sekalian dapat dijadikan tempat rest area bagi Hakim pengawas/pengamat yang melakukan pengawasan terhadap narapidana maupun Kepala RUTAN. Jika dekat atau diluar areal RUTAN, tentu lebih besar resiko yang harus dipertimbangkan menyangkut aspek pengamanan dan kelancaran persidangannya. Demikianlah karena RUU KUHAP ini masih dalam bentuk draft/konsep maka beberapa catatan diatas bisa jadi masukan ataupun bahan diskusi lebih lanjut.

06 Februari 2012, 15:11
erryl prima putera agoes (alumni 1987):
JPN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA Momentum reformasi yang bergulir sejak tahun 1997/98, telah membawa berbagai perubahan mendasar terhadap pola pikir dan tata laku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut antara lain berimbas kepada makin semaraknya tuntutan terhadap suasana keterbukaan, aplikasi prinsip-prinsip demokrasi serta mewabahnya sikap kritis warga masyarakat. Diprediksi ke depan, kecederungan merebaknya gugatan–gugatan tersebut akan makin berkembang kompleksitasnya. Pada 26 Juli 2004, sebagai ganti penyempurnaan pendahulunya telah diundangkan UU No16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk semakin mantap menjiwai pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kejaksaan selaras dengan perkembangan keperluan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks. Konsekuensinya sebagai salah satu lembaga penegak hukum, mengharuskan kejaksaan secara teknis maupun non teknis wajib meningkatkan profesionalismenya. Hal ini diantisipasikan guna menghadapi berbagai macam tugas ke depan yang tidak bertambah mudah, tetapi justru semakin rumit dan berat tantangan. Secara pokok tugas fungsi dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 UU No16/2004 tentang Kejaksaan RI, yakni tidak saja dibidang hukum pidana hukum perdata dan tata usaha negara saja, namun juga melaksanakan tugas–tugas lain yang ditentukan undang-undang. Di bidang hukum perdata dan tata usaha negara (Datun), kejaksaan dapat mewakili negara atau pemerintah baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Namun demikian peran “dapat mewakili” ini ternyata kurang tersosialisir serta kurang dimanfaatkan oleh pemerintah/negara, termasuk di dalamnya BUMN maupun BUMD. Sebagaimana diketahui berdasarkan UU No16/2004, kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang merupakan bagian dari salah satu sistem dalam peradilan pidana terpadu ( ICJS: Integreted Criminal Justice System ). Selain itu diatur pula tugas di bidang Datun dimana kejaksaaan dapat mewakili pemerintah / negara. Jaksa yang sedang melaksanakan tugas ini disebut Jaksa Pengacara Negara ( JPN ), yakni bertindak seperti advokat bagi yang menguasakan untuk mewakilinya Bukti Konkret Sudah dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa akibat bergulirnya reformasi telah membuat perubahan mendasar terhadap pola pikir dan tata laku warga masyarakat. Realitas demikian juga membawa konsekuensi dalam reformasi hukum, khususnya bidang Datun, lebih fokusnya atas keberadaan JPN. Hal ini terkait dengan meningkatnya kesadaran hukum, atau merebaknya keberanian warga masyarakat menggugat berbagai kebijakan pemerintah/negara. Beberapa contoh konkret di antaranya: Pertama, pada 2005 ada class action (gugatan perwakilan kelompok) yang diadukan oleh sekitar 20 juta mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap presiden dan mantan presiden RI. Penggugat mendalilkan bahwa pemerintah RI telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka. Penggugat menuntut agar pemerintah RI dihukum untuk membayar ganti rugi minimum Rp400 juta per penggugat, sehingga jumlah keseluruhannya Rp8.000 triliun. Pemerintah RI selanjutnya menugaskan Jaksa Agung cq JPN menghadapi gugatan tersebut. Atas usaha keras para JPN, pemerintah RI akhirnya terhindar dari kewajiban membayar ganti rugi tersebut. Kedua, terindikasinya usaha-usaha untuk merugikan negara dengan cara mengajukan gugatan perdata. Kekayaan negara yang paling rawan dalam hubungan ini adalah aset dalam bentuk tanah. Penggugat mendalilkan bahwa tanah dimaksud adalah miliknya seperti yang terjadi pada tanah hak PT Telkom Sorong–Papua, tanah kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tanah-tanah yang digunakan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan lain sebagainya. Namum berkat berbagai alat bukti maupun saksi serta kontribusi JPN, semua dalil gugatan terbantah sehingga terselamatkan aset-aset tersebut. Ketiga, munculnya strategi menggunakan gugatan perdata untuk mengusahakan agar tindakan-tindakan kejaksaan dalam rangka pemberantasan korupsi, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak sah. Contoh dalam kasus terpidana korupsi David Nusa Wijaya. Sanak saudara terpidana menggugat dengan mendalilkan bahwa, penyitaan dan perampasan barang yang dilakukan kejaksaan adalah perbuatan melanggar hukum karena barang barang tersebut milik penggugat, bukan milik terpidana. Setelah melalui persidangan perdata yang cukup panjang, akhirnya kejaksaan diwakili Jaksa Pengacara Negara dapat memenangkan perkara tersebut. Keempat, banyak sudah pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD mangadakan/membuat naskah kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan institusi kejaksaan, yang maksudnya adalah kerja sama dalam pemerian bantuan hukum dengan mengunakan JPN jika terjadi gugatan terhadap lembaga pemerintah maupun badan usahanya. Beberapa contoh tersebut di atas, sebenarnya sudah menunjukan kontribusi eksitensi mupun peran serta JPN dalam bidang Datun. Namun ada beberapa hambatan di antaranya : 1. Minim atau sangat kurangnya kegiatan sosialisasi menyangkut keberadaan JPN. 2. Terbatasnya jumlah personel jaksa yang secara khusus mendapatkan bekal tambahan pendidikan/pelatihan menuju profesionalisasi sebagai JPN. 3. Kecenderungan adanya keengganan mengunakan ataupun menugaskan JPN. Institusi pemerintah/negara jika mendapat gugatan Datun, biasanya lebih “sreg“ menugaskan bagian/biro hukumnya atau malahan advokat untuk menghadapi gugatan tersebut. 4. Dalam memberikan bantuan hukum perdata, sering dipermasalahkan dan dipersidangan mendapat semacam eksepsi dari Advokat. Mereka ( para Advokat ) menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No18/2003 tentang Advokat, bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh advokat. Beruntungnya selama ini dalam persidangan Hakim selalu mengabaikan, atau menolak eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa JPN adalah penugasan khusus bersifat kasuistis berdasarkan UU No16/2004 tentang Kejaksaan RI. 5. Masih sering timbul pertanyaan apakah BUMN/D itu termasuk bagian pemerintah/negara atau tidak? . 6. Masalah Surat Kuasa Khusus (SKK). Bersarkan pasal 30 ayat 2 UU No16/2004 secara tegas menyatakan , bahwa di bidang hukum Datun kejaksaan dapat mewakili pemerintah/negara RI baik di dalam maupun di luar pengadilan. 7. Tidak adanya anggaran dana operasional yang mencukupi dalam hal mengajukan gugatan untuk pemulihan keuangan negara. Kedelapan, kurangnya literatur menyangkut Datun, publikasi maupun kegiatan/pelatihan yang mendukung.***

12 Januari 2012, 10:59
fandy:
http://fotografi.unsri.ac.id Bagi para pecinta fotografi baik di lingkungan unsri maupun di luar unsri, telah disediakan suatu tempat untuk berbagi cerita tentang dunia fotografi. Disini para pecinta fotografi bisa membagi ilmu tentang teknik fotografi, mengunggah hasil karyanya atau berdiskusi seputar dunia fotografi. mari bergabung bersama fotografi unsri dan unggah karya karya terbaik mu, tak peduli dengan alat penangkap gambar apapun seperti kamera digital saku, kamera hp , atau pun kamera slr dan sebagainya, karena kualitas gambar suatu foto bukan lah segalanya.

05 November 2011, 20:44
ardian:

02 November 2011, 19:51
Mahasiswa Tingkat Akhir:
Twitter FH Unsri belum ada ya? Pihak BEM yg aktif, bikin dong. Fakultas lain udah pada punya tuh. tongue laugh

24 Oktober 2011, 23:02
Mgs. Eka:
SELAMAT DAN SUKSES ATAS DIKUKUHKANNYA ANGGOTA ALSA INDONESIA LOCAL CHAPTER SRIWIJAYA UNIVERSITY ANGKATAN 2011 DALAM OLMA TAHUN INI!

21 September 2011, 13:21
Andri Kosasi:
Suatu kebanggan dan kesempatan berharga bisa menjadi bagian dari fakultas hukum unsri grin